DETAIL.ID, Muara Tembesi – Nampaknya, korupsi masih mendarah daging di negeri ini. Tak hanya di instansi-instansi besar. Instansi yang tergolong kecil macam Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) pun tak luput dari praktek yang merugikan rakyat dan negara ini.
Salah satunya yakni, kasus Bumdes Desa Olak Kemang, di Kabupaten Batanghari, Jambi. Awalnya BUMDes Snapu Jaya milik desa tersebut diketahui menerima dana penyertaan modal sebesar Rp 262 juta, oleh Direktur BUMDes Snapu Jaya yakni tersangka Muhammad Atiq.
Namun duit tersebut malah dipergunakan untuk kepentingan pribadi yakni, untuk usaha DO sawit dengan menyetor keuntungan rutin tiap bulannya. Berdasarkan hasil Audit Inspektorat Daerah, menyatakan jika penggunaan uang BUMDes Snapu Jaya tidak sesuai peruntukannya sehingga telah merugikan keuangan negara sekitar Rp 150 juta.
Akibatnya perkara penyalahgunaan dana Bumdes tersebut masuk dalam register Pengadilan Negeri Tipikor Jambi. Terbaru pada Senin, 6 Juni 2022 lalu bertempat di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi telah dilakukan Sidang perkara korupsi Penyalahgunaan Dana BUMDes Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari atas nama Terdakwa Muhammad Atiq.
Sidang yang dibuka oleh Ketua Majelis Hakim dengan beragendakan pembacaan surat dakwaan. Jaksa Penuntut Umum membaca surat dakwaan tanpa kehadiran Terdakwa atau secara in absentia.
Sementara itu, Kasi Penerangan Hukum Kejati Jambi Lexy Fatharany mengatakan, terhadap tersangka Muhammad Atiq pihak Kejaksaan akan segera melakukan upaya penangkapan, karena tidak kooperatif dalam menjalani proses persidangan.
“Kasus korupsi BUMDes Olak Besar di Tembesi benar telah disidangkan secara in absentia, hal ini sudah sesuai Pasal 38 Ayat (1) serta memperhatikan tidak kooperatifnya Terdakwa Muhammad Atiq, kita juga masih berupaya melakukan penangkapan karena Tersangka sudah masuk dalam DPO,” kata Kasipenkhum Kejati Jambi, Lexy Fatharani, Rabu 8 Juni 2022.
