DETAIL.ID, Jambi – Kamis (5/4/2018) kemarin, Achmad Yakub bertemu dengan Wakapolda Jambi, Kombes Ahmad Haydar. Setelah itu Yakub menemui Ahmad Azhari di sel tahanan Polda Jambi. Yakub merupakan Anggota Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (PPKA) — salah satu unit kerja Kantor Staf Kepresidenan (KSP).
Yakub melihat tubuh Azhari makin kurus dan putih. “Ia mengeluh punggungnya kesakitan. Sampai sekarang masih kesulitan buang air besar jongkok. Terpaksa harus berdiri,” kata Yakub kepada detail, Jumat (6/4/2018).
Ahmad Azhari ditangkap oleh pihak Polres Merangin sejak 27 Januari 2018 lalu. Lantas dipindah ke Polda Jambi. Artinya, sampai hari ini sudah 66 hari, Azhari ditahan.
Yakub datang ke Jambi untuk melakukan verifikasi lapangan terkait dengan lambannya progres penyelesaian konflik dengan skema reformasi agraria. “Kebetulan, beberapa lembaga mengadukan persoalan penahanan Azhari. Sekalian saja, setelah bertemu dengan Pak Wakapolda, saya menemui Azhari,” ujarnya.
Menurut Yakub, laporan yang diterima Tim PPKA sejak Agustus 2017 hingga Februari 2018 ada 352 kasus konflik agraria. Ia mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo berharap konflik agraria diselesaikan dengan mengedepankan restorasi justice (mediasi), tidak semata-mata dengan proses hukum. “Saya sudah bicara panjang lebar dengan Pak Wakapolda,” katanya.
Sementara itu, Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Jambi, Sarwadi menyesalkan pihak kepolisian yang baru membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada hari ke-65 penahanannya.
“Azhari sempat menolak di-BAP karena laporannya tentang penganiayaannya ditolak polisi,” kata Sarwadi kepada detail, Jumat (6/4/2018).
Azhari adalah Ketua SPI Merangin. Sarwadi Jumat (6/4/2018) siang tadi juga sudah dimintai keterangan perihal dokumen kelembagaan SPI. “Tadi kami sudah melaporkan persoalan penganiayaan terhadap Azhari yang dilakukan warga Desa Renah Alai waktu penangkapannya,” ujarnya.
SPI Merangin akan segera melaporkan dua kasus lainnya. Yaitu, pembiaraan kepolisian terhadap penganiayaan tersebut dan ucapan Al Haris, Bupati Merangin nonaktif yang mengatakan bahwa SPI adalah lembaga yang ilegal.
“Itu dia ucapkan di Aula Mapolres Merangin. Kita akan laporkan pelanggaran UU ITE-nya. Ngawur dia itu. SPI adalah lembaga yang legal dan berbadan hukum jelas,” ucap Sarwadi. (DE 01/DE 02)
