DETAIL.ID, Jambi – Forum Pemantau Anggaran dan Pembangunan Jambi (FPAPJ) dikabarkan akan menggelar aksi demonstrasi terkait penyimpangan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tebo pada pekan depan.
Hal tersebut diterima DETAIL.ID pada Kamis ini, 14 September 2023 lewat surat pemberitahuan aksi demonstrasi Nomor: 54/LSM FPAJ-AKSI/IX-2023. Dalam surat tersebut aksi demonstrasi direncanakan akan dilaksanakan pada Kamis, 21 September 2023 di depan Mapolda Jambi terkait adanya penyimpangan terhadap Anggaran Dana DAK pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2023.
Adapun tuntunan dari FPAPJ yang akan disampaikan tertuang dalam isi surat pemberitahuan tersebut di antaranya :
- Meminta kepada Kapolda Jambi memanggil Kadis, Kabid dan PPTK untuk diperiksa terkait beberapa anggaran dana DAK yang dikucurkan pada tahun anggaran 2023 senilai Rp 11.931.959.000 dimana terdiri dari anggaran untuk PAUD senilai Rp 606.485.000 SD senilai Rp 7.463.129.000 dan untuk SMP senilai Rp 3.862.345.000. Dari anggaran tersebut diduga ada penyimpangan dan permainan dalam penyalurannya.
-
Meminta kepada Kapolda Jambi memanggil Kadis, Kabid dan PPTK untuk diperiksa terkait beberapa anggaran dana DAK yang dikucurkan pada tahun anggaran 2023 dimana diduga dalam melaksanakan kegiatan fisik yang seharusnya melalui swakelola namun pihak DIKNAS dalam melaksanakan kegiatan fisik tersebut melalui pemilihan langsung kepada pihak rekanan (kontraktor).
-
Meminta Kapolda Jambi memanggil Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Tebo saudara RASIDI untuk dimintai keterangan terkait pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ruang kelas, ruang kepala sekolah, toilet/jamban, pembangunan laboratorium komputer yang seharusnya di laksanakan secara swakelola dengan melibatkan kelompok masyarakat sesuai dengan Pepres Nomor 15 tahun 2023 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik tahun anggaran 2023 dan untuk menghidup kan ekonomi kerakyatan di mana hal tersebut ada dugaan kesengajaan untuk mendapatkan keuntungan bagi pejabat Diknas.
-
Meminta Kapolda Jambi memanggil Kadis dan Kabid Dikdas terkait dengan pihak perusahaan/rekanan yang mendapatkan pekerjaan pada kegiatan fisik DAK tahun 2023 yang sengaja oleh pejabat Diknas memilih perusahaan atau rekanan dari luar Kabupaten Tebo hal tersebut ada dugaan permainan yang disengaja untuk mengelabui pihak APH agar tidak tercium aroma KKN-nya dan juga kami menilai hal tersebut bisa mematikan perusahaan/rekanan yang ada di Kabupaten Tebo.
-
Meminta Kapolda Jambi memanggil Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Tebo saudara RASIDI untuk diperiksa terkait pelaksanaan pemilihan rekanan/perusahaan yang sengaja ditunjuk untuk mengerjakan dana DAK tahun anggaran 2023, diduga setiap rekanan dan diwajibkan menyetor uang fee sebesar 15 % dari nilai kontrak dan diduga pihak rekanan menyetor di muka sebelum penandatanganan kontrak.
-
Meminta Kapolda Jambi memanggil Kadis Diknas Kabupaten Tebo terkait dengan dugaan permainan dalam belanja TAMSIL guru PNSD tahun anggaran 2022 senilai Rp 70 miliar, diduga pembayaran DTP guru PNSD tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42 tahun 2013 dan ada indikasi dugaan pemotongan dalam pembayaran guru PNSD Kabupaten Tebo 2022.
-
Jika laporan ini tidak ditanggapi maka kami akan bawa ke Mabes Polri.
Sampai berita ini diturunkan, DETAIL.ID mencoba menghubungi Koordinator Aksi melalui telepon genggam namun belum direspons.
Reporter: Hary Irawan
