DETAIL.ID, Jakarta – Maraknya pinjeman online (pinjol) ilegal membuat masyarakat takut dengan pinjaman. Apalagi saat ini pinjol sering kali meneror nasabah dengan menyebar data hingga mengakses kontak nomor peminjam.
Kepercayaan masyarakat meningkat terhadap perusahaan keuangan digital dikarenakan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentangt Perlindungan Data Pribadi yang baru saja disahkan.
“Jadi undang-undang ini dapat melindungi nasabah, sehingga masyarakat yang mengajukan pinjaman online dapat lebih nyaman mengaksesnya karena data mereka telah dijamin undang-undang,” kata Chief Executive Officer (CEO) Digiscore, Firlie H Ganinduto dalam keterangannya, Kamis, 24 November 2022.
Firlie mengatakan UU PDP tidak akan menghambat industri fintech. Sebaliknya, payung hukum ini mendorong industri tumbuh, seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat.
“Industri fintech juga tentu akan meningkatkan keamanan data nasabahnya dengan memperkuat sumber daya manusia di bidang teknologi informasi,” katanya.
Selain itu, Firlie juga meyakini UU PDP dapat mengakselerasi UMKM yang semakin bertumbuh. Sebab, saat ini terdapat sekitar 46,6 juta pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang belum memiliki akses kredit.
Adanya fintech, kata Firlie, diharapkan mampu menjadi solusi kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan masyarakat.
Data dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), terdapat gap pembiayaan sebesar Rp1.600 triliun per tahun.
Selain itu, bersama fintech juga literasi keuangan masyarakat bisa menjadi semakin kuat, sejalan dengan inklusi keuangan.
Tercatat, penyaluran pinjaman online sejak Januari hingga September2022 mencapai Rp 168,32 triliun, hal tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan sebesar 45,40% per tahun, di mana Rp 79,97 triliun adalah pinjaman produktif.
“Sampai dengan September, agregat penyaluran dana lewat fintech Rp 455 triliun. Jumlah tersebut berasaldari 960.396 pemberi pinjaman dan90,21 juta peminjam,” kata Firlie.
