DETAIL.ID, Jambi – Direktur Eksekutif Perkumpulan Hijau, Feri Irawan tidak hanya mendesak Polda Jambi untuk membongkar dugaan kasus mark up pembelian anak perusahaan PTPN VI sebesar Rp 80 miliar.
Feri juga mendesak Polda Jambi membongkar praktik perambahan kawasan hutan yang dilakukan PT Bukit Kausar – juga anak perusahaan PTPN VI – berada dalam Blok Taman Raja, Kabupaten Tanjungjabung Barat, Jambi. Blok Taman Raja masuk dalam kawasan konservasi yang disisihkan dari konsesi milik PT Rimba Hutani Mas (RHM), anak perusahaan Sinarmas Forestry.
Menurut Feri Irawan, praktik perambahan, penanaman serta pemanenan kelapa sawit itu telah terjadi sejak PT Bukit Kausar dibeli PTPN VI pada tahun 2002. Luas lahan yang dirambah sekitar 500 hektare.
Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Jambi sesuai dengan Laporan Kejadian Nomor: 094.E/03/VIII/Dishut/2014 tanggal 27 Agustus 2014 menemukan bukti-bukti bahwa lahan seluas 500 hektare dirambah oleh PT Bukit Kausar. Junaidi selaku Direktur PT Bukit Kausar sebagai tersangka.
Status tersangka Junaidi lantas dihapus. Dengan catatan PT Bukit Kausar menebang habis kebun sawit hasil rambahannya. Setelah itu, lahan tersebut direhabilitasi kembali dengan tanaman hutan.
“Namun sampai dengan batas akhir waktu yang telah ditetapkan yaitu 31 Maret 2018, janji PT Bukit Kausar untuk merestorasi lahan bekas rambahan itu, hanya tinggal janji,” kata Feri kepada detail pada Kamis, 22 Juli 2021.
Nyatanya janji tinggal janji. Sampai Iskandar Sulaiman dan Junaidi pensiun, PT Bukit Kausar masih mangkir dari janjinya. Iskandar pensiun dari jabatan Direktur Utama PTPN VI pada 2016. Kini dia duduk sebagai salah satu pengurus DPP Dewan Masjid Indonesia (DMI) periode 2017-2022 yang dipimpin Jusuf Kalla. Sementara Junaidi setelah pensiun, tak diketahui ke mana rimbanya.
Lahan rambahan seluas 500 hektare itu diduga merupakan hasil bancakan para petinggi PTPN VI. Iskandar Sulaiman memiliki 120 hektare, Karim 60 hektare dan Arfinaldi 60 hektare serta para mantan petinggi lainnya.
“Sampai saat ini dari hasil pantauan kami, PT Bukit Kautsar masih melakukan praktik-praktik kerja ilegal melakukan penanaman dan pemanenan dalam kawasan hutan seluas kurang lebih 72 hektare pada kawasan hutan Taman Raja,” ujar Feri.
Atas tindakan ilegal itu, Feri mendesak Polda Jambi dan Gakkum Kementerian LHK untuk mengusut tuntas praktik ilegal itu. Ia juga meminta agar kerugian negara selama bertahun-tahun atas praktik ilegal itu dihitung nilainya.
“Ini membuktikan bahwa PTPN VI diduga telah melakukan korupsi sumber daya alam terbesar di Provinsi Jambi. Saya minta penegak hukum agar mengusutnya hingga tuntas karena ini jelas merugikan masyarakat Jambi,” ucapnya.
Reporter: Febri Firsandi
