DETAIL.ID, Batanghari – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Batanghari, Muhammad Ja’afar mendesak Peraturan daerah (Perda) COVID-19 rampung usai lebaran. Perda ini nantinya akan mengganti Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 65 Tahun 2020.
“Pembahasan telah dilakukan Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah). Intinya kita menyetujui Perbup 65 Tahun 2020 dinaikkan menjadi Perda,” kata politisi Partai Golkar, Selasa 4 Mei 2021.
Anggota DPRD tiga periode ini berujar, Perbup Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Usaha Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Perda COVID-19 diharapkan mampu mendukung kegiatan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di desa-desa.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
“Kini masuk tahap pembahasan berdasarkan hasil rapat gabungan. Dewan mendorong agar Perbup 65 Tahun 2020 segera menjadi Perda. Apalagi satu dari delapan kecamatan dalam wilayah Kabupaten Batanghari berstatus zona merah,” ujarnya.
Ia mengaku telah melakukan konfirmasi ke Bagian Perundang-undangan Sekretariat Dewan (Sekwan) Batanghari perihal usulan Perbup 65 Tahun 2020 menjadi Perda, menunggu keputusan Kemenkumham RI.
“Naskah Akademis (NA) dan draf Ranperda (Rancangan peraturan daerah), Insya Allah usai lebaran masuk tahap pembahasan. Kita akan desak terus,” katanya.
Reporter: Ardian Faisal
