DETAIL.ID, Sarolangun – Ketua DPRD Sarolangun, Tontawi Jauhari mendampingi tim dari Kemenkumham RI ke daerah itu, Senin (13/7/2020) kemarin. Kegiatan tersebut bertujuan dengan rencana pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk pendirian atau pembentukan Kantor Unit Kerja Keimigrasian (KUKK) di Kabupaten Sarolangun yang sambut baik oleh Kementrian Hukum dan Ham Republik Indonesia (Kemenkumham RI).
Dalam hal ini tim dari Dirgen Imigrasi Kemenkumham RI melakukan pengecekan gedung bekas Balai Sidang pengadilan Sarolangun, di mana gedung ini nantinya akan di jadikan lokasi untuk pendirian kantor Unit Kerja Keimigrasian (UKK) di Kabupaten Sarolangun.
Adanya pertemuan antara pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan Dirjen Imigrasi beberapa waktu lalu, direktur Keimigrasian Rohidi langsung menugaskan Kadiv Keimigrasian Morina Harahap untuk turun ke Sarolangun.
“Beliau (Ibu Morina Harahap) sudah berargumentasi, untuk gedung sendiri dan sarpras cukup memadai untuk didirikan UKK, Insa allah beliau akan membuat laporan ke Dirjen secepatnya,” kata Tontawi Jauhari ketika dikonfirmasi Detail, Selasa (14/7/2020).
Ia mengatakan, setelah laporan dikirim ke Dirjen, tim dari Kemenkumham akan kembali turun ke sarolangun, dengan agenda penandatangan kerja sama atau MoU dengan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, terkait pendirian kantor UKK Kabupaten Sarolangun tersebut.
“Bapak Bupati janji tadi akan langsung masukkan anggaran pada APBD Perubahan, untuk rehab gedung. Setelah rehab, ada beberapa item terkait sarana prasarana lainnya, seperti Internet, komputer, listrik, air dan sejumlah item lain yang harus ditanggung oleh Pemda Sarolangun,” katanya.
Ia menyebut, bahwa dengan pengecekan lokasi ini, saat ini untuk pendirian kantor UKK ini akan segera terwujud. Ia menyebutkan hingga saat ini jika di persentasi kan sudah mencapai 70 persen lebih.
Katanya, jika tidak ada aral melintang pada bukan Januari tahun 2021 mendatang, pelayanan di kantor UKK Kabupaten Sarolangun akan dimulai sehingga dapat membantu masyarakat dalam pelayanan pembuatan paspor dan sebagainya.
“Kita harapkan meningkatkan pelayanan, jadi kita belum ada target pad, tapi yang paling penting masyarakat sarolangun dipermudah membuat layanan paspor, kita tahu animo masyarakat sangat tinggi sekali pelaksana umorh misalnya, perlu sekali pembuatan paspor, maka dengan adanya UKK ini masyarakat sangat dekat sekali dalam pembuatan paspor ini,” kata Tontawi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Endang Abdul Naser mengatakan bahwa kedepan pemerintah Kabupaten Sarolangun akan mendukung penuh dalam persiapan sarana dan prasarana untuk menunjang pembentukan Unit Layanan paspor dan KUKK tersebut.
“Kita akan persiapkan segala kebutuhan untuk menunjang pembentukan UKK, baik dari kesiapan peralatan hingga SDM nya,” katanya.
Ikut turun dalam pengecekan tampak tim Dirjen Imigrasi kepala divisi Keimigrasian, Kemenkumham RI Morina Harahap, SH, MM, beserta rombongan bersama Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari, SE, Sekretaris Daerah Ir Endang Abdul Naser, Kabag Hukum Mulya Malik, SH, Kadis PUPR Ibnu Ziyadi, ST, serta Kasat Pol PP Riduan dan jajaran OPD lainnya.
