DETAIL.ID, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, pada Rabu (6/5/2020).
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah pusat memutuskan menanggung bantuan sosial baik dalam bentuk sembako maupun bantuan sosial tunai (d/h bantuan langsung tunai/BLT) di Jakarta. Walaupun, anggaran awal diproyeksikan ada di daerah.
“Jabodetabek sembako dan BLT yang diberikan itu juga pemerintah pusat. PMK (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) yang DKI (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) cover 1,1 juta warganya, nggak punya anggaran dan minta pemerintah pusat covering untuk 1,1 juta warganya,” kata Sri Mulyani, Seperti dilansir CNBC Indonesia (6/5/2020).
Ia pun mempertanyakan apakah penyebaran sembako dan BLT itu sudah selesai dan tepat sasaran atau belum. Untuk itu, Sri Mulyani menegaskan Kementerian Sosial (Kemensos) harus turun langsung memastikan seluruh hak masyarakat terpenuhi.
“Presiden (Joko Widodo) minta sebelum lebaran 100 persen sudah harus terkirim dan utamanya Jabodetabek yang kebijakannya tidak boleh mudik dan harus dapat bansos,” ujarnya.
Pekan lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyinggung perihal penyaluran bantuan sosial di ibu kota. Menurut dia, sudah 1,2 juta keluarga yang dijangkau oleh bantuan tersebut.
“Alhamdulillah sudah terdistribusi dengan baik. Apakah sempurna? Tidak,” kata Anies dalam konferensi pers yang ditayangkan via akun YouTube Pemprov DKI Jakarta, Jumat (1/5/2020).
“Ada 1,6% dari distribusi yang sampai kepada orang yang tidak berhak, lalu dikembalikan,” ucapnya.
Anies mengatakan, salah distribusi itu lantaran ada kesalahan data penerima bantuan.
“Ada yang salah alamat, ada yang orang yang mampu, ada yang meninggal. Itu semua menjadi bahan untuk koreksi,” ujarnya.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” newsticker_animation=”vertical” number_post=”8″ post_offset=”2″]
“Dalam waktu yang cukup singkat bisa mendistribusikan 98,4% pada keluarga yang tepat menurut saya itu suatu langkah yang harus kita apresiasi karena tidak mudah. Hanya 1,6% ini jadi bahan kita untuk mengkoreksi ke depan,” ujar Anies.
