DETAIL.ID, Jakarta – DPRD Kabupaten Pamekasan akhir-akhir ini sering kedatangan kepala desa (kades) untuk berkonsultasi masalah program bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga desa terdampak virus corona (COVID-19).
Menurut Syafiuddin, kades yang datang menanyakan soal teknis penyaluran program BLT tersebut. “Kepala desa itu sebenarnya kebingungan, rasionalisasi programnya itu yang banyak dipertanyakan. Kemudian cara dalam mengklasifikasi warga untuk mendapatkan bantuan ini,” kata Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Syafiuddin seperti dilansir CNNIndonesia.com, ditemui di ruang kerjanya, Senin (20/4/2020).
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”baca juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical” number_post=”10″]
Syafiuddin menyebut Kades mengusulkan program tersebut dibagi rata tanpa terkecuali yang mampu atau tidak mampu. Sebab hadirnya program bagi desa, kata dia, bukan merupakan keuntungan melainkan ada beban moril yang harus dipertahankan.
“Apalagi ini mendekati momen pilkades serentak 2021. Ketika masyarakat mendengar ada kabar bantuan, maka mereka harus dapat semua,” ucapnya.
