Saran lain yang muncul adalah kades lebih baik membagi sembako, misalnya beras seberat 1 kilogram secara merata daripada merinci penerima BLT per KK Rp600 ribu. Cara ini bisa dilakukan berdasarkan petunjuk teknis dari program-program sebelumnya.
“Makanya program ini tidak hanya jadi tugas pemerintah daerah dan desa. Sejumlah pihak harus ikut mengawasi dan memberi jalan terbaik,” ujarnya.
Syafiuddin menjelaskan, jika diangkakan jumlah nilai anggaran program BLT sebesar Rp300 juta. Dana itu didapat setelah program Dana Desa (DD) dipangkas 30 persen dari jumlah aslinya. Rincian penyalurannya akan diberikan kepada penerima sebesar Rp600 ribu per bulan.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”baca juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical” number_post=”10″]
“Setelah dikalkulasi program ini hanya menyasar kepada 166 penerima dengan rincian per KK dihitung Rp1,8 juta selama tiga bulan,” ujar Syafiuddin.
Ia membeberkan, program tersebut akan berjalan selama tiga bulan mulai April hingga Juni. Selain itu, program ini tidak boleh diberikan kepada penerima PKH dan BPNT, yang diutamakan adalah warga terdampak COVID-19.
“Makanya ini butuh kebijaksanaan bersama. Terutama pemerintah daerah dalam melakukan koordinasi dengan pemerintah desa,” kata Syafiuddin.
Sementara untuk meminimalisir celah penyaluran, ia menegaskan bahwa mekanisme pengawasan tengah disusun untuk memastikan program BLT berjalan tepat sasaran dan efektif sesuai arahan Presiden Jokowi.
