DETAIL.ID, Batanghari – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Batanghari, Jambi, Muhammad Jaafar ingin semua aset pemerintah kabupaten (Pemkab) bersertifikasi selama kepemimpinan Bupati Muhammad Fadhil Arief (MFA) dan Wakil Bupati Bakhtiar.
“Sebagai DPRD ada hak pengawasan, kita minta ke depan agar aset-aset pemerintah daerah untuk ditertibkan. Kalau memang ada potensi potensi yang bisa mendatangkan PAD, harus kita giatkan kembali,” ucap Jaafar dikonfirmasi awak media, Senin 30 Agustus 2021.
Ia mengaku dapat informasi masih banyak aset Pemkab belum punya legalitas berupa sertifikat. Padahal anggaran pembuatan sertifikasi aset-aset milik daerah telah dilakukan Pemkab Batanghari dan mendapat persetujuan DPRD Batanghari sejak 2020 lalu.
“Salah satu contoh ada bangunan sekolah, tanah sekolah belum bersertifikat, kemudian kita minta seperti kuburan, pemakaman umum itu, kadang jadi polemik itu kan. Ada kuburan disitu, setelah itu dibangun lagi ruko, ada itu seperti itu kan. Di bangun, diambil ahli waris yang dulunya sudah menyerahkan ke pemerintah daerah,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar 41 tahun ini meminta Pemkab Batanghari menjamin keabsahan aset daerah seperti gedung sekolah. Ia tadi pagi mengakui baru saja menerima laporan dari masyarakat melalui aplikasi messenger. Mereka menyampaikan perihal pembangunan gedung perpustakaan salah satu Sekolah Dasar (SD) dalam wilayah Kecamatan Muara Tembesi.
“Bahwa sudah ditenderkan pembangunan Perpustakaan, sementara lahannya miliki TNI. Tadi ada yang menyampaikan kepada saya. Maka akan kita runut itu. Apakah benar tanah itu milik TNI atau pemerintah daerah pemilik sah,” katanya.
Apakah DPRD punya rencana membentuk Pansus? Peraih 3.286 suara dari daerah pemilihan (Dapil) Batanghari 4 menjawab legislatif sebenarnya sudah beberapa tahun melakukan langkah tersebut. Karena setiap tahun pasti ada keluhan-keluhan terkait dengan aset ini.
“Sehingga langkah kita di DPRD, kita minta Pemkab terutama Bagian Aset untuk menertibkan aset pemerintah daerah termasuk yang belum bersertifikasi pun kita sudah menganggarkan itu. Mungkin berapa tahun ini tidak jalan karena ada pemotongan anggaran akibat kondisi Covid-19, sehingga kegiatan itu tidak berjalan,” ucapnya.
Editor: Ardian Faisal
