DETAIL.ID, Jambi – Hasil temuan sementara DPP LSM Peduli Pemantau Anggaran Negara (Mappan) terindikasi terdapat dugaan penyimpangan di dua paket multiyears bersumber dana APBN yang sedang dikerjakan di Jambi.
Dua paket proyek tersebut adalah proyek yang dimenangkan PT Nindya Karya dan PT YASA. PT Nindya mengerjakan proyek Preservasi Jalan Batanghari II – Zona V senilai Rp 133,3 miliar dan PT YASA mengerjakan proyek Preservasi Zona V – Muara Sabak senilai Rp 129,5 miliar. Total dananya mencapai Rp 262,8 miliar.
Ketua DPP LSM Mappan, Dedi menemukan dugaan penyimpangan tersebut salah satunya adalah penggunaan material batu kubikal yang berpotensi merugikan keuangan negara.
“Hasil penelusuran kami di lapangan terdapat dugaan penggunaan material batu kubikal yang tak sesuai dokumen dalam proyek multiyears tersebut. Saya berharap pihak BPJN IV membenahi hal tersebut agar tidak menjadi temuan penyimpangan,” katanya kepada detail pada Selasa, 1 Juni 2021.
Dedi punya argumen soal ini. Menurutnya, dalam dokumen lelang, batu kubikal mesti didatangkan dari Merak, namun hasil temuannya, material batu kubikal justru hanya didatangkan dari daerah yang terdekat dengan lokasi proyek yaitu Merlung, Tanjungjabung Barat.
“Barangkali, harga satuannya tidak masuk jika mendatangkan dari Merak sehingga mereka memobilisasi dari daerah terdekat agar harganya masih terjangkau. Namun bila dari Merlung, batu kubikalnya tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan,” ujar Dedi.
Ia menyayangkan betul dugaan penyimpangan tersebut karena penggunaan batu kubikal sangat menentukan kualitas jalan agar mampu menahan beban kendaraan besar, misalnya mobil bersumbu dua ke atas (roda 10 ke atas), mengingat jalan tersebut adalah jalan nasional.
Kenapa harus batu kubikal untuk campuran aspal atau beton? Ia menjelaskan bahwa tujuannya untuk mengikat. “Kenapa batu kerikil tidak dianjurkan untuk mengikat, kenapa justru batu pecah yang direkomendasi? Ya karena batu pecah lebih mengikat sehingga kualitas jalannya lebih tahan lama terhadap beban berat,” ucapnya menjelaskan secara rinci.
Ia memberi sebuah tabung diisi beton dan batu kerikil setinggi satu meter, maka yang padat hanya setengah ke bawah. Sementara setengah ke atas agregatnya tidak merata atau tidak komposit.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”baca juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical” number_post=”10″ post_offset=”1″]
“Fungsi batu pecah itu adalah untuk meratakan komposit tadi supaya lebih merata dan mengikat beton. Jadi misalnya untuk rigid beton setinggi 20 centimeter maka dengan menggunakan batu pecah lebih merata ke atas maupun ke bawah. Itu secara teknis ya,” katanya.
Lagipula, kata Dedi, jika menggunakan batu pecah dari Merlung maka dibutuhkan alat pemecah batu (stone cruser) agar menjadi pecah lebih dari 3 bagian. Setelah itu, masih dibutuhkan pula alat penyaring (pemisah) agar batu pecah yang keluar benar-benar batu pecah yang memenuhi standar.
“Alat pemecah batunya memang sudah di Jambi namun alat penyaringnya (pemisahnya) yang belum ada di sini. Jadi kita bisa paham kan dugaan penyimpangan seperti apa?” ujarnya.
Oleh karena itu, dia akan melaporkan kasus ini ke Kementerian PUPR di Jakarta agar dugaan penyimpangan bisa diminimalisir. “Ingat pesan Bapak Jokowi, kita perangi korupsi semaksimal mungkin,” ucapnya.
Soal ini langsung dibantah oleh Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IV Jambi, Ir Bosar Pasaribu. Menurutnya, material yang digunakan haruslah memenuhi persyaratan dalam spesifikasi teknis, bukan didasarkan lokasi sumber lokasi material secara cepat.
“Memenuhi/tidak memenuhi persyaratan ditentukan melalui pemeriksaan di laboratorium yang qualified. Material di kedua paket tersebut sudah diuji di laboratorium sebelum digunakan,” katanya menjawab detail, belum lama ini.
Namun ketika ditanya apakah material yang dari Merlung, Tanjungjabung Barat itu diperuntukkan buat apa, Bosar Pasaribu mengaku belum tahu persis mengenai masing-masing sumber materialnya buat apa.
“Secara umum, saya tidak mengetahui secara mendetail soal sumber material dan pemanfaatannya dari setiap paket pek, termasuk paket jalan di Muara Sabak ini karena dalam pelaksanaan pekerjaan ada mekanisme kendali mutu dari masing-masing paket, antara lain dengan hasil uji laboratorium,” ujar Bosar Pasaribu.
Lalu ketika ditanya apakah sudah mengecek langsung ke lapangan? Bosar Pasaribu mengakui belum mengecek langsung ke lapangan. “Saya hanya mendapat laporan dari lapangan termasuk dari konsultan pengawas,” ucapnya dengan enteng.
Reporter: Jogi Sirait
