DETAIL.ID, Jambi – GEMA PETANI Jambi menyatakan sikap menolak RUU Cipta Kerja yang mencakup 11 kluster dan 1.244 pasal karena bertentangan dengan pelaksanaan reforma agraria, kedaulatan pangan, serta mengancam pembangunan pertanian, pedesaan, dan penegakan hak asasi petani di Indonesia.
Menurut GEMA TANI Jambi, kluster kemudahan investasi bahkan membahas mengenai impor pangan yang berisiko makin mempersulit kehidupan petani.
Aksi bersama penolakan RUU Cipta Kerja dilakukan GESTUR (Gerakan Suara Tuntutan Rakyat) Jambi yang terdiri dari KPA Jambi, SP Danamon, SP Demokratik, PPJ, STT, WALHI Jambi, Grindsick, GMNI Fisipol UNJA dan GEMA PETANI Jambi. Mereka mendatangi Kantor DPRD Provinsi Jambi pada Jumat, 14 Agustus 2020.
Tidak hanya mengancam jalannya reforma agraria di Indonesia, Ketua GEMA PETANI Jambi, Yoggy E. Sikumbang mengatakan bahwa RUU Cipta Kerja juga memuat pasal-pasal yang mengancam tegaknya kedaulatan pangan di Indonesia. Dia mengungkapkan RUU Cipta Kerja akan berimplikasi pada rusaknya fondasi kedaulatan pangan di Indonesia.
“Ketentuan-ketentuan yang memproteksi produk petani dalam negeri, seperti dalam UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, UU Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan UU Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, akan diubah agar lebih mengakomodir pasar, dalam konteks ini adalah impor pangan,” katanya.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical”]
Selain mengubah ketentuan mengenai impor pangan di Indonesia, RUU Cipta Kerja juga menghapus pasal 63 di dalam UU Hortikultura, yang mengatur tentang penggunaan benih produksi dalam negeri.
Yoggy menjelaskan dalam hal ini RUU Cipta Kerja justru akan semakin menyulitkan upaya pemerintah Indonesia tentang ‘1000 Desa Mandiri Benih’ yang telah ditargetkan sejak tahun 2014 lalu.
“Hal ini juga menunjukkan abainya RUU Cipta Kerja terhadap realitas petani Indonesia yang mampu memproduksi benih secara mandiri. Dengan dihapuskannya ketentuan mengenai pengutamaan benih produksi dalam negeri, hal ini dikhawatirkan akan menggerus eksistensi benih lokal di Indonesia, kedaulatan petani dalam memproduksi benih terancam,” ujarnya.
Brama Ale, Ketua DPC GEMA PETANI UNJA menambahkan bahwa selain ancaman kedaulatan pangan akan diperkosa, dampak dari OMNIBUS LAW adalah makin leluasanya penindasan kepada petani.
Omnibus Law belum disahkan saja, petani Jambi sudah banyak yang dikriminalisasi, salah satunya Junawal yang mengalami kriminalisasi. Junawal yang mempertahankan haknya atas tanah di Kabupaten Tebo berjuang melawan perampasan tanah oleh PT Lestari Asri Jaya (LAJ), anak perusahaan PT Barito Pasifik yang dibeking oleh perusahaan transnasional Michelin asal Perancis
“Jadi kita sedari awal sampai detik ini akan tetap menolak Omnibus Law,” katanya.
Aksi ditutup dengan penandatanganan tuntutan aksi oleh Edi Purwanto selaku Ketua DPRD Provinsi Jambi dan siap mendukung tuntutan dari Aliansi GESTUR Jambi.
