DETAIL.ID, Jakarta – KPK saat ini mengusut kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan salah satu anggota kepolisian yang bernama AKBP Bambang Kayun telah ditetapkan sebagai tersangka.
Informasi ini didapatkan saat AKBP Bambang Kayun mengajukan permohonan praperadilan atas statusnya sebagai tersangka di KPK yang tercantum pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Dalam petitum disebutkan bila AKBP Bambang Kayun dijerat KPK sebagai tersangka saat menjabat sebagai Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM, Bagian Penerapan Hukum Biro Bantuan Hukum (Kasubbagrappid HAM, Bagrapkum Robantkum) Divisi Hukum Polri tahun 2013-2019.
Saat ini, KPK telah membenarkan adanya upaya praperadilan tersebut.
KPK melalui Kabag Pemberitaannya, Ali Fikri, menegaskan bila KPK akan menghadapi praperadilan itu.
Lebih lanjut Ali menyebutkan bila kasus yang menjerat AKBP Bambang Kayun adalah penyidikan baru dugaan korupsi suap dan gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM (Aria Citra Mulia). Namun, Ali belum membeberkan detail perkara itu.
“Benar KPK, telah memulai penyidikan baru mengenai dugaan korupsi suap dan gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM (Aria Citra Mulia),” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu, 23 November 2022.
Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebut Dittipidkor Bareskrim Polri sempat mengusut kasus dugaan suap dan gratifikasi AKBP Bambang Kayun. Dedi menyebut kasus itu saat ini telah diserahkan kepada KPK.
“Untuk perkara yang dimaksud, Tipidkor juga sedang tangani kasusnya.
Perkembangan terakhir, antara Tipidkor dan KPK sedang berkoordinasi hingga saat ini dalam rangka pelimpahan penanganannya,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dimintai konfirmasi, Rabu, 23 November 2022.
Dia menuturkan kasus dugaan suap yang menjerat AKBP Bambang Kayun diserahkan ke KPK demi transparansi.
Dedi juga menyebut Bambang sudah diproses secara etik oleh Propam Polri.
“Adapun yang menjadi pertimbangannya adalah dalam rangka transparansi di dalam penyidikan perkara dengan objek yang sama,” ujarnya.
“Yang bersangkutan juga sudah menjalani proses kode etik Propam,” ujar Dedi.
Namun, KPK memberikan keterangan berbeda. Menurut KPK, kasus yang ditanganinya bukan limpahan dari Polri.
Hal itu disampaikan Ali Fikri saat mengumumkan pemblokiran sejumlah rekening milik Bambang Kayun.
“Benar, saat ini tim penyidik KPK telah melakukan pemblokiran beberapa rekening bank milik tersangka dan atau pihak lain yang terkait dengan perkara ini.
Pemblokiran tentu dalam rangka kebutuhan proses penyidikan perkara ini agar lebih optimal dalam pembuktian dugaan korupsi yang berawal dari adanya laporan pengaduan masyarakat ke KPK tersebut,” ucap Ali.
Berkaitan dengan perkara, Ali Fikri sebelumnya mengatakan Bambang Kayun diduga menerima uang senilai miliaran rupiah. Selain itu, penyidik KPK mencium penerimaan kendaraan mewah oleh Bambang Kayun.
“Diduga tersangka (Bambang Kayun) terima uang miliaran rupiah dan juga barang berupa kendaraan mewah,” ucap Ali.
Bambang Kayun diduga memiliki rekening yang dianggap tidak wajar. Sumber ini mengatakan jumlah uang yang diterima Bambang mencapai ratusan miliar.
