DETAIL.ID, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI PDI Perjuangan TB Hasanuddin menilai banyak kesepakatan yang dicapai Presiden Joko Widodo dengan para pemimpin negara G20 merupakan hal yang baik karena memenuhi kebutuhan masyarakat.
Namun, dia mengingatkan bahwa perjanjian itu dilaksanakan sebagaimana mestinya. “Saya melihat kesepakatan bilateral yang dicapai pemerintah Indonesia dengan beberapa negara merupakan capaian yang baik dan bidang kerjasama tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata TB Hasanuddin saat dimintai konfirmasi, Kamis, 17 November 2022.
“Namun perlu diingat bahwa yang terpenting adalah bagaimana implementasi kesepakatan tersebut dilakukan di lapangan oleh kementerian terkait,” ujarnya.
Dikatakannya, secara bilateral, kesepakatan ini merupakan prestasi bagi Indonesia karena mempererat hubungan bilateral dengan negara lain. Namun, KTT G20 merupakan forum multilateral, sehingga acuan aksinya adalah kesepakatan bersama negara-negara G20.
“Kita masih menunggu kesepakatan ini, apalagi mengingat aksi bersama negara-negara G20 untuk mengantisipasi dampak potensi krisis energi dan pangan yang kemungkinan akan terjadi tahun depan,” kata TB Hasanuddin.
Sementara itu, Dave Laksono, anggota Golkar Komisi I DPR, mengatakan kesepakatan yang dicapai Jokowi merupakan keberhasilan yang luar biasa.
“Ini adalah keberhasilan yang luar biasa. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menutup semua kesepakatan itu. Namun, tim keuangan Jokowi di bawah Pak Airlangga Hartarto bekerja maksimal sejak awal untuk memulai kerja sama ini,” ujar Dave.
Indonesia diketahui telah menjalin beberapa hubungan kerjasama dengan negara sahabat di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Inilah lima di antaranya.
1. Investasi Rp 10 triliun pada Senin, 14 November 2022,
Presiden Jokowi bertemu dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden. Dalam pertemuan itu, Biden membeberkan rencana investasi AS senilai sekitar 700 juta dolar atau lebih dari Rp 10 triliun kepada RI.
“Bersama-sama, kami mengincar masa depan yang lebih cerah dengan kemitraan baru melalui Millennium Challenge Corporation (MCC) dan investasi $700 juta,” kata Biden dalam siaran YouTube dari Kantor Presiden.
Pemerintah AS dan Indonesia telah menyelesaikan negosiasi untuk meluncurkan MCC Compact, senilai total US$698 miliar, menurut lembar fakta yang diunggah ke situs resmi Gedung Putih. Dana dibagi oleh pemerintah AS sebesar $649 miliar dan Indonesia sebesar $49 miliar.
Dana ini akan digunakan untuk membangun infrastruktur transportasi yang sadar iklim dan berkualitas tinggi di lima provinsi di Indonesia. Dana tersebut juga akan digunakan untuk memobilisasi modal internasional untuk mendukung pembangunan Indonesia, termasuk membangun kapasitas pasar keuangan.
Selanjutnya, meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha milik perempuan, mikro, kecil, dan menengah di RI. Makalah itu juga mengungkapkan bahwa Departemen Luar Negeri AS dan Badan Pembangunan Internasional AS memberi Indonesia bantuan pembangunan dan keamanan bilateral sebesar $150 juta.
2. Dana pendidikan dan kesehatan pemerintah AS juga berupaya meningkatkan alokasi anggaran untuk kerjasama pendidikan dengan Indonesia.
Nota kesepakatan terkait kerja sama ini telah ditandatangani pada Desember 2021 lalu. AS berencana mengalokasikan sumber daya untuk meningkatkan jumlah pusat konsultasi pendidikan di Indonesia menjadi sebesar 30 persen.
Selain itu, pemerintah AS akan memberi kesempatan lebih luas kepada para pelajar asal RI untuk melanjutkan pendidikan ke Negeri Paman Sam.
Di bidang kesehatan, pemerintah AS melalui Badan Perdagangan dan Pengembangan (USTDA) dan GE Healthcare mengumumkan rencana pembiayaan proyek percontohan kesehatan di Indonesia.
Proyek ini untuk mendukung Kementerian Kesehatan RI dalam mengembangkan penyimpanan data dan citra nasional (NIDR), membuat penyimpanan terpusat berbasis cloud untuk data-data kesehatan elektronis.
Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk mengembangkan jaringan hub and spoke yang menghubungkan dokter-dokter umum di fasilitas pelayanan kesehatan primer dengan dokter spesialis jantung di rumah sakit pusat di seluruh Tanah Air.
3. Dukung IPEF dalam pertemuannya dengan Presiden Biden, Jokowi juga menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung Indo-Pacific Economic Framework atau IPEF. IPEF atau Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik merupakan inisiatif yang diluncurkan oleh AS dan kini telah diikuti oleh 14 negara, termasuk Indonesia.
“Bagi Indonesia, kerja sama konkret selalu menjadi acuan. Saya akan tugaskan Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia untuk terus menindaklanjuti kerja sama IPEF ini,” kata Jokowi.
Dalam pertemuan antara Jokowi dan Biden juga dibahas isu India dan kawasan Pasifik. Jokowi menekankan kepada Biden bahwa selain pentingnya masalah keamanan, kerja sama ekonomi juga harus diperkuat. “Kemitraan Indonesia, ASEAN, dan Amerika Serikat untuk membangun kesejahteraan di kawasan Indo-Pasifik harus terus diperkuat,” kata Jokowi.
Presiden RI selaku ketua ASEAN menyampaikan bahwa tahun depan Indonesia akan menyelenggarakan Indo-Pacific Infrastructure Forum yang merupakan salah satu implementasi dari konsep ASEAN Indo-Pacific (AOIP).
“Saya sangat berharap Amerika Serikat dapat hadir dalam forum tersebut sebagai dukungan Amerika terhadap AOIP,” kata Jokowi.
4. Perundingan CEPA Selain Biden, Jokowi juga menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Turkiye, Recep Tayyip Erdogan, Senin kemarin.
Dalam pertemuan itu, kepala negara mendorong upaya perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) antara Indonesia dengan Turkiye.
“Kita harus instruksikan kepada para perunding agar hambatan yang ada segera dicarikan solusi yang bisa diterima kedua belah pihak dan perjanjian segera dirampungkan,” kata Jokowi, dikutip dari siaran pers. Sebelum pertemuan tersebut, kedua negara juga menandatangani sejumlah perjanjian.
Pejanjian antarpemerintah meliputi bidang pertahanan, kehutanan, lingkungan hidup, riset, teknologi dan inovasi, serta kerja sama pembangunan. Sementara, kesepakatan antarpelaku usaha mencakup kerja sama produksi bus listrik di Indonesia, serta pembangunan jalan tol Trans Sumatera.
5. Infrastruktur hijau Pemerintah Indonesia juga telah sepakat untuk bekerja sama dengan pemerintah Korea Selatan dalam transisi energi. Kesepakatan itu disepakati melalui penandatanganan pernyataan bersama tentang inisiatif hijau pada Senin, 14 November 2022.
Pemerintah Indonesia diwakili Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Menteri Lingkungan Hidup Republik Korea pemerintah Korea Selatan Han Wha Jin.
Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) tentang pembangunan infrastruktur hijau yang telah ditandatangani sebelumnya pada 15 Maret 2022.
“Kita sadar tidak mungkin kita bisa menghadapi masalah perubahan iklim sendirian. Kami sangat berterima kasih atas kerja sama Korea Selatan untuk pengembangan infrastruktur hijau ini,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Kolaborasi infrastruktur hijau ini terdiri dari pengelolaan sumber daya air dan penyediaan air bersih, pembangunan gedung hemat energi dan kota ramah lingkungan. Ini termasuk identifikasi dan infrastruktur untuk memitigasi dan beradaptasi dengan perubahan iklim.
Pemerintah Korea Selatan juga berjanji akan berpartisipasi dalam pembangunan sistem distribusi air minum di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) yang akan mulai dibangun di Kalimantan Timur dalam dua tahun.
“Konstruksi pertama dijadwalkan dimulai pada 2024, namun kami berharap dapat mempercepat pembuatan rencana teknis terperinci sehingga pemasangan dapat dimulai pada 2023,” kata Basuki.
Indonesia dan Korea Selatan juga menyepakati nota kesepahaman untuk pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta tahap keempat antara Fatmawati dan Kampung Rambutan.
Selain Korea Selatan, pemerintah Jepang dan Inggris juga ikut berpartisipasi dalam pengembangan MRT Jakarta.
