DETAIL.ID, Jambi – Aksi menolak amandemen Undang-undang terkait masa jabatan Presiden
kembali bergulir untuk di Provinsi Jambi.
Aksi unjuk rasa yang digelar oleh mahasiswa Provinsi Jambi yang tergabung dari beragam organisasi kampus pun digelar pada Senin, 11 April 2022 di Simpang Bank Indonesia, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.
Tergabung dalam aksi unjuk rasa tersebut, Aliansi Mahasiswa Universitas Jambi, UIN Sultan Thaha Syaifuddin, Universitas Muhammadiyah Jambi, Universitas Batanghari, Himpunan Mahasiswa Tebo (Himaste), Himpunan Mahasiswa Kota Jambi (Himakoja), dan Himpunan Sakti Alam Kerinci (Himsak). Mereka mengusung tajuk Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Jambi Menggugat.
Selain penolakan amandemen UU terkait masa jabatan Presiden, Mahasiswa juga menuntut Pemerintah segera atasi kelangkaan minyak goreng dan menolak kenaikan harga BBM.
Sementara untuk isu lokal, mereka menuntut kejelasan regulasi proyek multiyears, evaluasi hasil Rakopimda terkait permasalahan angkutan batu bara dan penuntasan permasalahan PETI (Pertambangan Emas tanpa Izin).
Di waktu yang sama namun titik kumpul yang berbeda, masa yang tergabung dalam Cipayung Plus Jambi terdiri dari GMKI, PMKRI, PMII, GMNI, IMM, dan KAMMI turut ambil bagian. Mereka punya 3 tuntutuan isyu nasional yang serupa ditambah dengan kecaman terhadap tindakan represif kepada mahasiswa.
Mahasiwa mulai berkumpul pada pukul 10.00 WIB. Sementara itu, aparat gabungan sudah bersiaga menggelar apel sejak pukul 08.00 WIB di lapangan depan kantor Gubernur Jambi. Kepolisian Daerah Jambi dibantu TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja bersiaga mengamankan aksi unjuk rasa.
Pukul 11.30 WIB, massa Mahasiswa Kelompok Cipayung Plus mulai bergerak ke titik kumpul.
“Kami mengecam tindakan represif aparat saat demo kami sebelumnya. Seharusnya aparat menjamin keamanan, bukan menebar ancaman,” ujar orator.
Pengunjuk rasa pada hari ini terpecah menjadi dua kelompok. HMI bergabung dengan massa Aliansi Mahasiswa Jambi, bergerak 20 menit setelah massa Cipayung Plus.
Dari simpang Bank Indonesia, kelompok pertama bergerak ke Kantor Gubernur Jambi. Sedangkan yang lain merapat ke kantor DPRD Provinsi Jambi.
“Harga minyak goreng dan bahan pokok naik tidak karuan, Pemerintah tidak sanggup menstabilkan harga. Maka tidak selayaknya turun saja,” ujar orator.
Reporter: Febri Firsandi Putra
