“Bagaimana cara perhitungan atau skema ISPO dan RSPO ini bisa meningkatkan kesejahteraan petani? Kita sama-sama tahu kalau harga sawit tinggi otomatis kesejahteraan petani akan meningkat, sementara ISPO dan RSPO tidak menjamin harga akan berbeda dengan petani yang tidak RSPO,” tanya Robert Sangsekerta, salah seorang petani dari Koperasi SBJ yang tergabung dalam PSP.
Tim Fortasbi pun menjelaskan bahwa bukan berarti dengan menerapkan ISPO dan RSPO serta mendapatkan sertifikasinya maka dalam sekejap dapat mengubah harga melambung tinggi.
“Memang benar pak, harga TBS itu pemerintah yang menentukan bukan karena kita ISPO RSPO harga langsung tinggi,” ujar Tri Aryanto.
Lalu bagaimana skemanya, ia kembali menjelaskan, setelah membuat komitmen ISPO-RSPO maka akan dibuat kajian dari catatan panen, pestisida, pemupukan, dan catatan perawatan lain. Lalu selanjutnya mengkaji pengeluaran bapak sesuai tidak dengan pendapatan (hasil panen).
“Kalau tidak sesuai artinya kita rugi. Itulah pentingnya catatan. Karena dalam RSPO itu, kita dianjurkan untuk menggunakan bahan organik sehingga mengurangi pembelian bahan kimia baik pupuk atau pestisida.
Menurutnya, petani harus mengedepankan cara-cara manual dan pengendalian hama terpadu agar tujuannya mengurangi biaya perawatan. Kalau petani sudah ISPO-RSPO MoU dengan perusahaan juga akan ada posisi tawar.
“Kalau harga tidak berubah kita minta yang lain dari perusahaan, misal permudah akses jankos, abu boiler atau mungkin perawatan berkala jalan usahatani. Intinya kita tingkatkan produksi di lahan yang ada. Kita kurangi biaya perawatan dan kita jaga alam kita, kesejahteraan tidak hanya terkait peningkatan ekonomi tapi dapat dilihat dari sisi sosial dan lingkungan,” tukasnya.
Melihat semangat petani di sini, Fortasbi pun berencana terus memberikan pelatihan pada petani. “Petani senang karena sebelumnya jarang atau bahkan tidak ada pelatihan seperti ini. Mereka terbuka akan informasi perkembangan kelapa sawit, ucap Tri.
