DETAIL.ID, Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris singgah ke acara Panggung Rakyat yang diselenggarakan oleh Gerakan Suara Tuntutan Rakyat (Gestur) pada Kamis, 23 September 2021 sore.
Saat melihat sejumlah massa yang menggelar acara talk show bincang -bincang soal konflik Agraria, Gubernur Jambi Al Haris yang hendak pulang dari kantor Gubernur dipanggil oleh moderator dan sejumlah massa yang mengikuti kegiatan panggung rakyat.
Melihat kondisi tersebut, Al Haris pun turun dari mobil dinasnya dan menyambangi sejumlah massa yang terdiri dari petani, aktivis agraria, aktivis lingkungan, dan mahasiswa. Ia pun menjadi salah satu pembicara.
Ketika ditanyai oleh moderato acara, Ismet Raja terhadap tanggapan Gubernur terhadap kondisi konflik agraria yang tak kunjung tuntas di provinsi Jambi. Al Haris mengapresiasi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang terus aktif dalam mendampingi dan menyuarakan tentang kondisi yang dihadapi oleh petani di lapangan.
“Sengketa lahan sebuah fenomena yang saya kira kedepan kita akan berusaha untuk menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi oleh para petani kita,” kata Gubernur Al Haris.
Ia menambahkan, saya lahir dari petani Jambi. Jadi kedepan kita akan terus berusaha untuk menemukan solusi yang terbaik bagi para petani kita.
Kemudian pada saat ditanyai oleh moderator terkait Kondisi sungai Batanghari, Al Haris membenarkan bahwa kondisi sungai Batanghari merupakan suatu persoalan yang belum tuntas.
“Sungai Batanghari adalah sungai yang besar. Ini yang belum tuntas. Kenapa ini kita ajak semua pihak untuk jujur dan mau berkomitmen. Karena bukan apa-apa kita razia larang alat berat masuk ke situ. Kita bingung sebenarnya, kita menjaga sungainya biar airnya bisa diminum. Sekali lagi saya mengajak masyarakat untuk bersama sama dalam merawat sungai, KPA juga ya sama NGO lain ya” kata Gubernur.
Dalam kesempatan itu juga Al Haris mengatakan bahwa Pemprov Jambi sepakat untuk menolak PETI di wilayah Jambi.
“Ini yang saya sudah sampaikan kepada pak menteri dan presiden, kita butuh regulasi yang jelas terkait tambang Rakyat. Nanti kita ajak diskusi teman-teman semua bagaimana solusi terbaik bagi masyarakat dia bisa hidup dari hasil sungai tanpa perlu menggunakan alat berat yang nantinya merusak kondisi lingkungan,” ujar Gubernur.
Sementara itu ketika Koordinator Wilayah Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) terkait begitu banyak nya konflik lahan yang berujung pada penggusuran sehingga semakin meningkatnya angka petani miskin yang tidak punya lahan dan angka putus sekolah anak petani yang semakin tinggi. Al Haris tidak banyak berkomentar.
“Saya belum bisa memberikan pandangan, saya akan pelajari terlebih dahulu masalahnya,” ujar Al Haris.
Terkait masalah perusahaan batubara yang banyak ditemukan tidak melakukan reklamasi, Al Haris mengatakan bahwa sangsi bagi perusahaan batubara yang tidak menerapkan Reklamasi belum bisa dimaksimalkan dikarenakan belum ada perda yang mengatur.
“Reklamasi itu mas bisa ditegakkan aturannya kalau sudah ada perdanya. Hari ini perdanya belum ada, yang bisa memberikan sangsi itu adalah perda. Itu salah satu masalahnya,” kata Al Haris sambil berpamitan kepada massa dalam kegiatan panggung Rakyat.
Usai Al Haris meninggalkan lokasi, talk show kembali berlanjut. Kali ini tanggapan dari pernyataan Al Haris datang dari salah satu mahasiswa yang juga merupakan Ketua Himakoja.
“Saya melihat bahwa Wo Haris belum banyak melihat kondisi terkini di lapangan. Tapi harapan kita semoga Wo Al Haris konsisten terhadap janji-janjinya. Kita akan turun setiap hari Kamis dan puncaknya adalah nanti 100 hari Wo Haris menjabat. Kita akan terus menggalang kekuatan mahasiswa, buruh dan kaum tani. Agar pemimpin kita Wo Haris tidak lupa dengan janji-janji politiknya,” ujar ketua Himakoja, Pandu Wijaya Harahap.
Reporter: Juan Ambarita
