DETAIL.ID, Sarolangun – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, menyampaikan bahwa ada beberapa kendala yang menyebabkan rerata Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat saat ini belum bisa melakukan pencairan atau Ganti Uang (GU).
“Ada yang tersangkut Surat Pencairan Dana (SPD) di triwulan kedua yang belum rampung atau belum terbit, karena ini sistemnya ada masalah di aplikasi,” kata Kabid Perbendaharaan BPKAD Sarolangun, Muhammad Subhan kepada detail, Senin, 21 Juni 2021.
Muhammad Subhan mengatakan, SPD triwulan dua yang belum terbit ini bermula pada aplikasi yang sekarang mereka jalankan, aplikasi pendamping dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Masalahnya dari pusat ke Sistem Informasi Daerah (SIMDA).
“Kita belum mumpuni untuk hal itu, yaitu dari SIPD ke SIMDA, jadi kita jalankan dua aplikasi,” ujarnya.
Ia menyebut, aplikasi SIPD itu bermasalah. Akhirnya mereka memutuskan menggunakan aplikasi SIMDA. “Aplikasi SIMDA ini kita baru mulai di bulan dua (Februari) dan bulan tiga (Maret) kemarin. Jadi, baru dan banyak dalam aplikasi ini yang harus dikerjakan,” katanya.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical”]
Salah satunya, kata Subhan soal peng-entri-an dari OPD masing-masing ke dalam aplikasi dari Januari kemarin yang sudah mereka cairkan manual terpaksa di-input ulang ke dalam aplikasi.
“Nah, kendala-kendala mulai timbul. Mulai dari bagian perencanaan mungkin di bidang anggaran kami BPKAD. Ada kendala selisih atau apalah,” katanya.
Begitu pun di bidangnya penatausahaan ada selisih. Bermacam-macam kendala dan kendala-kendala inilah yang membuat lambatnya SPD triwulan kedua ini keluar.
“Kita juga butuh kerja sama, baik dari OPD terkait dan kami di sini. Kami di sini menunggu OPD. OPD juga harus lebih giat untuk datang ke sini bertanya,” kata Subhan.
Menurut Subhan, sama-sama memulai dari awal ini sehingga banyak kesalahan yang terjadi. Artinya ini semata-mata soal aplikasi. Sementara, sebelumnya serba manual. Padahal sistem manual itu, kata Subhan berisiko besar. Bisa selisih angka, selisih anggaran dan selisih pencairan.
“Maka kita pakai aplikasi SIMDA pendamping, sekarang inilah kendalanya. Tapi, Insya Allah sekarang lagi kerja keras kawan-kawan bidang anggaran untuk perencanaannya dan kami juga penatausahaan di bidang perbendaharaan juga bekerja keras dengan OPD. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa pencairan,” kata Muhammad Subhan lagi.
Reporter: Warsun Arbain
