DETAIL.ID, Jakarta – Kementerian Keuangan akan tetap menagih utang Bambang Trihatmodjo ke negara terkait penyelenggaraan SEA Games XIX-1997.
Langkah tersebut merespons putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menolak gugatan Bambang Trihatmodjo terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait perpanjangan masa pencekalan Bambang agar ia membayar utangnya kepada negara.
“Itu kan sudah clear ya. Dengan putusan sidang, maka pencegahan Bambang Trihatmodjo ke luar negeri sah,” ucap Kepala Biro Komunikasi Kementerian Keuangan Puspa Rahayum seperti dilansir CNNIndonesia, Jumat 5 Maret 2021.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
Rahayu belum dapat memastikan apakah permohonan pencegahan terhadap Bambang ke Ditjen Imigrasi akan kembali diperpanjang atau tidak. Ia hanya menjelaskan penagihan utang selanjutnya akan dilakukan melalui Panitia Pengurusan Piutang Negara (PUPN).
“Selanjutnya karena masa pencegahan sudah berakhir, tentunya penagihan terus dilakukan dengan mekanisme PUPN,” terangnya.
Sementara itu berdasarkan catatan CNNIndonesia pencekalan hanya dapat dilakukan dua kali atau diperpanjang sekali oleh pemerintah dengan masa cekal maksimal enam bulan.
Ini mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada akhir Juni 2020 terkait permohonan asas kepastian hukum atas kewenangan Ditjen Imigrasi melakukan pencekalan yang diatur dalam UU nomor 6/2011 tentang keimigrasian.
Kepastian asas hukum tersebut diajukan untuk ditinjau ulang (judicial review) oleh pengacara senior Yusril Ihza Mahendra pada September 2011.
Sebelumnya, UU 6/2011 tentang Keimigrasian memberi kewenangan kepada pejabat tertentu seperti Kejagung, Kapolri, Kemenkeu, KPK, dan Kemenkumham untuk mencekal orang selama enam bulan dan sesudah itu dapat diperpanjang tanpa ada batasan berapa kali boleh diperpanjang.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
Dengan dikabulkannya gugatan judicial review tersebut, cekal hanya dapat dilakukan maksimum 12 bulan saja dan jika lebih dari itu dinyatakan MK bertentangan dengan UUD 1945.
