Pratama menyarankan pemerintah meminta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang terkait keperluan konferensi video.
Di sisi lain, Pratama mengatakan Zoom sesungguhnya telah melakukan pembaruan fitur untuk menangkal ancaman-ancaman peretasan.
“Zoom sendiri sebenarnya sudah memberikan update yang cukup krusial, namun kemungkinan belum banyak diketahui penggunanya. Seperti fitur enable waiting room, jadi peserta harus mendapatkan approval terlebih dahulu saat mau masuk ke meeting,” kata Pratama.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”baca juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical” number_post=”10″]
Ditambahkan Pratama, dengan update nantinya hanya host yang bisa melakukan share screen, sehingga kejadian adanya tayangan porno saat rapat Dewan TIK Nasional tidak lagi terjadi. Hal ini ke depannya harus diperhatikan oleh pemerintah dan pemakai Zoom lainnya.
“Update dari Zoom tidak serta merta menutup semua celah keamanan yang ada. Jadi perlu terus menerus dilakukan tes serta cek oleh Zoom dan pihak ketiga. Karena peretasan terhadap akun Zoom marak dilakukan, artinya ada celah keamanan yang mudah di eksploitasi oleh peretas,” ujar Pratama
Perlu Aplikasi Lokal yang Aman
Pratama berharap pemerintah melalui BSSN maupun Kominfo bisa melahirkan aplikasi konferensi video yang bisa dipakai oleh negara. Syaratnya mudah, harus memperhatikan aspek keamanan.
“Aplikasi video conference yang private, chat dan media sosial serta email sebaiknya memang kita coba membuat sendiri. Tidak tergantung dari luar, peristiwa rapat zoom Wantiknas jelas menjadi bukti bahwa hal ini perlu dilakukan,” ujarnya.
Untuk jangka pendek, Pratama menilai penyelenggara negara perlu memakai aplikasi yang terbukti aman dan harus zero issues. Untuk jangka panjang Indonesia harus mempunyai aplikasi konferensi video buatan anak bangsa yang aman dan bisa dipakai secara luas.
