Sentimen Negatif Masyarakat ke Pemerintah
Dalam kesempatan yang sama, ekonom senior Indef Didik J Rachbini memaparkan hasil analisa big data Indef menunjukkan bahwa mayoritas percakapan di media sosial Twitter memuat sentimen negatif kepada pemerintah dalam menangani virus corona.
Indef menganalisa 145 ribu perbincangan dari 135 ribu pengguna Twitter tentang penanganan virus corona di Indonesia. Jumlah akun tersebut telah disaring dari akun yang dikategorikan buzzer.
Hasilnya, sebesar 66,28 persen memberikan sentimen negatif dan hanya 33,72 persen sentimen positif. Data tersebut dihimpun Indef selama tiga pekan yakni Kamis, 27 Februari 2020 hingga Minggu, 22 Maret 2020.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”baca juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical” number_post=”10″]
“Itu berarti, pemerintah tidak mendapatkan kepercayaan tinggi dari masyarakat ditunjukan oleh (perbincangan) sentimen negatif,” jelasnya.
Menariknya, dua nama dari jajaran pemerintah yang paling banyak dikaitkan dengan penanganan virus corona adalah Presiden Joko Widodo sebanyak 8.666 percakapan dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto 16.505 percakapan. Sayangnya, mayoritas perbincangan di jagad Twitter itu mengandung sentimen negatif pada dua tokoh tersebut.
Didik mengatakan mayoritas percakapan di Twitter tersebut adalah tentang lockdown yakni 38 persen. Terkait lockdown, ia merincikan 68 persen persen pembicaraan setuju dengan kebijakan lockdown.
Opini pengguna Twitter terkait lockdown antara lain mempermudah tracing dalam satu kota, mencegah keluar masuk manusia, dan keselamatan serta kesehatan warga menjadi hal terpenting, bukan ekonomi. Namun, hingga saat ini pemerintah pusat belum tegas mengenai kebijakan lockdown.
Lalu, tagar #dirumahaja 12 persen dan tes massal corona 11 persen. Menariknya, pengguna Twitter juga ramai memperbincangkan koordinasi Presiden Jokowi dan Menkes Terawan yang belepotan sebesar 11 persen.
Dari hasil tersebut, Didik meminta pemerintah untuk mengevaluasi kinerja mereka dalam menangani pandemi ini. Sebab, pandemi ini merupakan masalah publik yang luas dan kompleks. Dalam hal ini, pemerintah dituntut untuk solid dan transparan sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
“Jadi riset ini bukan untuk menghujat pemerintah, tapi untuk bercermin. Ibaratnya, pemerintah berada dalam gedung, sehingga ia tidak tahu gedung itu miring. Nah orang di luar yang mengerti lantas memberi tahu,” katanya.
