“Di beberapa pasal bisa cek. Bisa diatur sebagai penyalahgunaan wewenang,” katanya.
 |
Anam menyarankan ketimbang memasang foto pribadi, para pejabat itu mestinya lebih memasang ungkapan atau himbauan terkait kesehatan. Hal itu lebih terhormat ketimbang menempelkan foto.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”baca juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical” number_post=”10″]
Ia mengingatkan para pejabat agar tidak memanfaatkan kesusahan masyarakat untuk kepentingan politik maupun pribadi.
“Ini peringatan bagi kita semua, agar pejabat publik ini tidak boleh memanfaatkan ruang kesusahan kita semua menjadi untuk kepentingan di luar kesehatan. Itu yang kedua,” katanya.
Sebelumnya, foto Bupati Klaten Sri Mulyani menempel pada paket bansos penanganan COVID-19 berupa hand sanitizer, beras, masker, hingga buku tulis. Warganet pun ramai-ramai mengkritik politikus PDIP itu di Twitter dengan tagar #BupatiKlatenMemalukan.
Selain itu, bansos juga digelontorkan Presiden Joko Widodo dengan tulisan Bantuan Presiden RI. Publik pun mempermasalahkan bansos itu karena seolah bantuan itu dikeluarkan langsung oleh Jokowi, bukan dari APBN.
Sementara di Jakarta, publik juga mengkritisi Gubernur Anies Baswedan yang menyelipkan surat dalam 1,2 juta bansos untuk warganya. Dalam surat itu, Anies berharap bantuan sosial tersebut dapat meringankan beban warganya. Ia juga mengajak masyarakat bersama menghadapi krisis corona ini.
